Maraknya Beredar Money Politik Menjelang Pilkada 2024, Warga Menilai Demokrasi di Pacitan Belum Berjalan Secara Sehat

PACITAN, – Menjelang Pilkada Serentak 2024, warga Pacitan dihantui kecemasan terhadap maraknya praktik money politik yang diperkirakan akan semakin merajalela. Mereka menilai bahwa demokrasi di Pacitan belum berjalan secara sehat, terutama dalam hal penyelenggaraan pilkada yang diwarnai dengan praktik uang kepentingan politik tersebut.

“Kalau pilkada di Pacitan masih banyak diwarnai dengan money politik, bagaimana kita bisa mengharapkan pemimpin yang benar-benar bersih dan berpihak kepada rakyat?,” tanya Supriyanto, seorang warga Pacitan yang merasa prihatin dengan fenomena tersebut, saat di konfirmasi wartawan Selasa, 26 November 2024.

Supriyanto mengatakan, banyak warga yang tergoda oleh imbalan uang untuk menentukan pilihannya. Hal ini mengakibatkan suara mereka tidak benar-benar merefleksikan keinginan dan keputusan mereka sendiri.

“Seharusnya pilihan pemimpin dilakukan dengan pertimbangan visi, misi, dan kemampuan calon, bukan hanya dipengaruhi oleh imbalan uang,” imbuhnya.

Senada dengan Supriyanto, Sri Wahyuni, seorang warga lainnya, mengungkapkan kecemasan yang sama. “Kami takut kalau pilkada di Pacitan hanya menjadi pertunjukan uang dan tidak benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” tuturnya.

Sri menambahkan, money politik akan merusak integritas pemilihan dan berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak bersih serta tidak berpihak kepada rakyat. “Kita harus bersama-sama menghentikan praktik ini agar demokrasi di Pacitan bisa berjalan dengan sehat,” tegasnya.

Warga Pacitan mengharapkan pihak berwenang, terutama KPU dan Bawaslu, dapat berperan aktif dalam mengatasi praktik money politik tersebut. “Semoga ada langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk mencegah dan menindak pelaku money politik agar pilkada di Pacitan bisa berjalan dengan jujur dan adil,” harap Supriyanto.

Fenomena money politik merupakan tantangan besar dalam demokrasi di Indonesia. Masyarakat harus bersama-sama menghentikan praktik ini agar pemilihan pemimpin bisa benar-benar merefleksikan kehendak rakyat dan menghasilkan pemimpin yang bersih dan berpihak kepada rakyat.